Menoro.id – Ratusan pekerja di Kota Mojokerto memadati depan gapura pintu masuk kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto pada hari Rabu (3/07/2024) pada pukul 08.40 WIB. Pekerja ini merupakan korban terdampak krisis yang dialami industri di Kota Mojokerto. Industri di Kota Mojokerto yang terdampak adalah PT Bokormas, PT Puraperkasa Jaya dan PT USA.
Dari ratusan pekerja yang mayoritas bergender perempuan ini, terdapat 415 pekerja adalah warga Kabupaten Mojokerto yang tergabung dalam DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Kota Mojokerto. Aksi damai ratusan pekerja ini didampingi Ketua DPC K-SPSI Kota Mojokerto, Hendra Anugerah, dan Wakil Ketua DPC K-SPSI Kota Mojokerto, Dwi Edwin Endra Praja SE, SH, M.Si., menuntut pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan menuntut pembagian Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) kepada Bupati Mojokerto. Edwin adalah politisi yang pernah menjadi anggota DPRD Kota Mojokerto dari Partai Gerindra pada periode 2014-2019.
Ketua DPC K – SPSI Kota Mojokerto, Hendra Anugerah mengatakan, aksi tersebut dilakukan karena para buruh berharap BLT tahun ini bisa diterima seperti tahun kemarin. “Namun kebijakan dari Pemkab Mojokerto ini tidak memberikan ruang untuk mendapatkannya dengan alasan mereka sudah ter-PHK,” kata Hendra. Ratusan pekerja mulai ter-PHK sejak Agustus 2023, dan mulai September tidak mendapat fasilitas. Hendra menambahkan, mereka sempat menerima BLT Rp 300 ribu per bulan selama kurun 6 bulan pasca ter-PHK. “Namun setelahnya, mereka tidak mendapatkan lagi,” kata Hendra.
Pengurus SPSI dari PT. Bokormas, PT. Pura dan PT. USA, meminta kepada pemerintah agar memberikan bantuan terhadap nasib karyawan yang di PHK. “Pemkab Mojokerto harus memberikan BLT kepada para karyawan yg terdampak PHK karena itu merupakan hak dari para karyawan,” tambah Edwin. Setelah menyampaikan pendapat di depan gapura Pemkab Mojokerto, perwakilan Pemkab Mojokerto mengajak perwakilan pekerja untuk mediasi. Perwakilan pemkab Mojokerto diwakili Kepala badan Kesbangpol Nugraha Budhi Sulistya, Kepala Dinas Sosial Tri Rahardjo, Kabid Wasnas Bakesbangpol Roul Amrullah.
Edwin menjelaskan bahwa 415 karyawan yang tergabung dalam SPSI Kota Mojokerto pada tahun 2024 belum menerima dana BLT. “Bahwa mayoritas anggota SPSI merupakan eks karyawan PT. Bokormas yang telah mengalami pailit. Namun mereka berdomisili di Kabupaten Mojokerto. Kita meminta agar Pemerintah bekerja sesuai dengan aturan dalam hal pencairan dana BLT dan DBHCHT,” ungkap Edwin. Kepala Kesbangpol Kabupaten Mojokerto mengatakan, bahwa dalam hal penerimaan dan penyaluran dana BLT sudah diatur oleh Dinsos dengan kelembagaan yang ditentukan oleh Kemensos.
“Pemerintah daerah sudah menjalankan mekanisme pencairan sesuai aturan dan hal tersebut bisa dicek, penerima BLT pun sudah diatur sesuai dengan ketentuan,” tambah Nugraha yang pernah menjabat Kepala Disnaker Kabupaten Mojokerto. Sedangkan Tri Raharjo mengatakan terkait data, bahwa untuk data yg dimiliki oleh Dinsos Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 ada 416 buruh penerima BLT. “Hal tetsebut merupakan bentuk kepedulian Pemkab Mojokerto kepada buruh. Berkaitan dengan penyaluran dana BLT tahun 2024, data yang kita miliki dengan tahun 2023 tentunya ada perbedaan dan tidak mungkin sama,” ujar Kepala Dinsos Kabupaten Mojokerto.
Hasil mediasi bahwa terkait tuntutan SPSI untuk penyaluran dana BLT bagi anggota SPSI yang tidak menerima dana BLT, bisa mendaftarkan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Bagi karyawan yang sudah di PHK dan tidak mendapatkan BLT, dapat mengajukan dan mengurus permohonan melalui progam masyarakat rentan sosial. “Dari hasil audensi tadi bersama Pemkab Mojokerto, ada beberapa opsi diberikan. Alhamdulillah, Pemkab Mojokerto menjanjikan pelatihan – pelatihan untuk mereka yang ter PHK,” kata Hendra. (newsroom)
