Menoro.id – Guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Indonesia menuntut pengangkatan menjadi ASN di tahun 2024 sesuai amanat Undang-Undang. Dengan momuntum terbentuknya Forum Komunikasi Guru Honorer Negeri Seluruh Indonesia (FKGHN SI) pada tanggal 18 November 2023 di Balai Timoho Provinsi Yogyakarata.
Seluruh guru honorer yang dalam Forum Komunikasi Guru Honorer SMK/SMA/SLB Seluruh Indonesia, bertemu dan mendeklarasikan diri menjadi satu wadah perjuangan. Dalam rapat koordinasi terpilih Ketua umum, Hadi Subagio, S.E., dari Kabupaten Mojokerto, dan Ginanjar Wijaya Sastra, S.I.P., sebagai Koordinator Bidang publikasi.
Hadi Subagio mengatakan FKGHN SI akan mengawal proses pengangkatan guru honorer non ASN menjadi guru ASN di tahun 2024. “Melihat berbagai permasalahn dan carut marutnya proses rekruitment Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari tahun 2021 sampai 2023 ini, terlebih dengan telah disahkannya UU no 20 tahun 2023 tentang Aparutur Sipil Negara yg memuat pasal 66 tentang akan adanya penataan non ASN. Diperjelas bahwa penataan adalah verifikasi, validasi dan pengangkatan melalui pejabat berwenang dan diperkuat SE MenPAN RB no b/1527/m.sm.01.00/2023 tentang status dan kedudukan non ASN untuk tidak mengurangi penghasilan non ASN,” jelas Hadi Subagio.
Ketua Umum FKGHN SI menambahkan, apalagi menghilangkan penghasilannya maka dari itu kami guru non ASN yang tergabung dalam FKGH SI meminta pada BKN dan KemenPAN RB untuk menuntaskan penataan dan pengangkatan guru non ASN yang terdata di BKN pada tahun 20242. “Menolak penyelesaian penempatan P1 swasta karena bertentangan dengan UU ASN. Meminta komisi X dan komisi II mengawal proses verifikasi, validasi dan pengangkatan guru honorer non ASN pada tahun 2024. Sebelumnya, pada Rabu (08/11/2023) perwakilan guru honorer negeri telah mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komisi X DPR RI di ruang rapat Komisi X Gedung Nusantara. (newsroom)
