Menoro.id – Kasus retribusi Pasar Desa Wonosari dalam audit kerugian mencapai 4,2 milyar, telah usai dalam kesempatan antara pemerintah Desa Wonosari dengan pedagang di Mako Polres Pasuruan beberapa hari lalu. Namun perkara Pasar Desa Wonosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan berakhir dengan kesepakatan, menjadi perhatian serius bagi mantan pendamping dalam perkara tersebut sarat dengan kejanggalan.
Yaitu Lujeng Sudarto, Direktur Pusaka, yang sempat mendampingi pemerintah desa setempat, mempertanyakan munculnya audit Rp 4,2 miliar yang dianggap bukanlah sebuah kerugian negara. Sebelas tahun tidak ada pembayaran sewa dari pedagang ke pemerintah desa. “Hasil audit Inspektorat Rp 4,2 miliar tersebut, kalau bukanlah sebuah kerugian negara. Dasarnya apa penyidik menyebut hal itu, bukan sebuah kerugian negara,” ucap Lujeng.
Pemdes dan penyidik Polres Pasuruan, harusnya bisa memahami kronologi kasus tersebut sehingga berujung pada pelaporan tindak pidana korupsi. “Jika memang yang ditempuh adalah mekanisme win win solutions, harus ada kepastian kapan dikembalikan secara penuh sesuai dengan hasil audit dari inspektorat,” tandasnya.
Lujeng pun mewanti-wanti, jika tenyata sampai akhir tahun 2023 tidak ada pengembalian kerugian negara. Maka Pusaka dan aliansi LSM lainnya akan bersikap, yakni dengan melaporkan kasus tersebut pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Seperti yang pernah diberitakan, kemelut soal sewa Pasar Desa Wonosari, Kecamatan Tutur, berujung pada ranah hukum. Para pedagang setempat dilaporkan ke Polres Pasuruan, lantaran ogah membayar sewa stan pasar.
Ada setidaknya 600 unit tempat usaha yang direalisasikan di Pasar Desa Wonosari. Sebagian berupa bangunan ruko. Sebagian lagi, kios, los dan meja untuk pedagang. Kerja sama pembangunan pasar itu, direalisasikan sejak 1991 silam. (newsroom)
