Menoro.id – Puluhan warga Desa Pungging melakukan aksi damai di dalam kantor Pemerintah Desa Pungging Kecamatan Taman Kabupaten Mojokerto. Tidak hanya laki-laki, kaum perempuan juga turut serta beraksi. Pukul 09.00 WIB, warga Desa Pungging sudah tampak berada didalam lokasi aksi damai. Aksi merupakan dampak adanya pihak yang melaporkan terkait program PTSL di Desa Pungging pada tahun 2023 lalu.
Aksi warga Desa Pungging mendapatkan perhatian dari petugas Polres Mojokerto, Polsek dan Koramil Pungging. Setelah Kepala Desa Paiman dan Perangkat Desa Pungging hadir, warga membentangkan poster bewarna kuning didekat gapura kantor Pemerintah Desa Pungging. Berbagai poster bertuliskan diantaranya, KAMI MASYARAKAT DESA PUNGGING MENDUKUNG PROGRAM PTSL 2023 YANG SUDAH SELESAI 100%, KAMI MASYARAKAT DESA PUNGGING TIDAK TERIMA PANITIA PTSL DILAPORKAN, dan PECAT OKNUM PERANGKAT DESA YANG MEMBUAT GADUH PROGRAM DESA. Koordinator aksi damai warga Desa Pungging, Suhartono, mengatakan bahwa semua warga loyal dan mendukung karena senang dengan adanya program PTSL ini. “Sudah 100 persen jadi, pelaporan ke Kejaksaan Negeri kabupaten Mojokerto tidak benar. Itu rekayasa dan orang tidak suka,” tambah Suhartono.
Terkait pelaporan Kejaksaan Negeri kabupaten Mojokerto, Suhartono, menegaskan bahwa warga gregeten karena pada waktu penyuluhan dan sosialisasi tidak ada yang protes. “Menurut dalam kesepakatan, sudah sesuai dan deal. Kenapa sertipikat sudah selesai, baru ada unek-unek dilaporkan. Kenapa tidak dulu-dulu, ada perangkat oknum yang memback-up. Dia kan perangkat, harusnya mendukung program desa ini. Malah buat gaduh, warga minta Kepala Desa bertindak tegas sesuai prosedur. Kalau bisa, kalau ketemu pecat saja,” jelas Suhartono mewakili warga Desa Pungging.
Menurut warga Desa Pungging, Surono sudah tidak pernah masuk kerja dan dipindah-tugaskan tetapi minta kembali menjabat sebagai Kepala Dusun. Dalam aksi damai, Surono tampak hadir menggunakan sepeda motor jenis sport dan memilih duduk disisi timur bersama petugas Polres Mojokerto. Saat hendak pulang, Surono mengatakan bahwa aksi warga ini wajar-wajar saja. “Harusnya ada bersikap tegas dari Pemerintah Desa. Ada sertipikat yang belum jadi, konfirmasi lebih tepatnya ke panitia. Sepengetahuan saya, seharusnya SKB tiga menteri Rp 150 ribu dijelaskan dulu dan tidak main pukul Rp 340 ribu,” jelas Surono.
Surono memilih meninggalkan kantor Pemerintah Desa Pungging dan atau tidak mengikuti pertemuan warga dengan Kepala Desa Paiman didampingi jajaran. Kepada warga, pihak Pemerintah Desa Pungging mengatakan, bahwa dari 2.294 pemohon yang masuk ke panitia sudah jadi 100 persen dan hanya tinggal 10 pemohon yang saat masih proses di BPN karena proses melengkapi administrasi. Kepala Desa Pungging, Paiman, menjelaskan bahwa program pemerintah ini sudah ada kerja sama dengan Polres Mojokerto dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dengan biaya murah.
“Terkait biaya sudah setuju, apa kata warga. Ada tujuh dusun yang mendapatkan program ini, dua tahap dan alhamdulillah sudah selesai. Ada 35 yang revisi, sudah dikembalikan dan dibagikan. Masyarakat sangat antusias karena biaya sangat ringan,” urai Kepala Desa Pungging. Paiman juga menambahkan, pihak pelapor tidak berkomunikasi dengan Pemerintah Desa Pungging. “Oknum yang ke Kejaksaan, ya pemohon, ya wis mari, secara logika yo opo,” ujar Paiman didamping jajaran Perangkat Desa Pungging.
Dari beberapa yang belum selesai, Kepala Desa mengatakan ada beberapa mavalah seperti administrasi ahli waris. Selanjutnya, Pemerintah Desa Pungging akan menjelaskan dan membuat laporan ke Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Kepala Bagian Hukum. “Tidak ada warga yang keberatan mas, saya yakin gak ada. Program PTSL untuk membangun Desa Pungging,” tegas Kepala Desa Pungging, Paiman. (newsroom)
