Menoro.id – Pegiat sosial yang tergabung dalam Aliansi Tranparansi Untuk Pasuruan ( ATUR) soroti proyek Jalan Lingkar Utara ( JLU ) yang hingga kini proyek tersebut belum terlaksana seiring anggaran pembebasan lahan. Dalam pertemuan di kantor DPRD Kota Pasuruan, para pegiat sosial ini sempat membuat gaduh karena proyek JLU ini dianggap menghamburkan uang.
Koordinator ATUR, Ayi Suhaya, mempertanyakan urgensi keberlanjutan proyek JLU tersebut sampai-sampai DPRD pun harus membentuk panitia khusus (Pansus). ”Sekarang saja pemerintah masih bingung menyiapkan dana pembebasan lahan. Belum lagi untuk membangun jalan yang anggarannya diperkirakan bakal setara dengan kekuatan anggaran daerah,” ungkap Ayi.
Ayi menambahkan, jila memang JLU dibangun kekhawatirannya hanya akan berujung kesia-siaan, terlebih dengan perkembangan kota seperti sekarang. Keberadaan jalan bebas hambatan juga dinilai dengan sendirinya mendegradasi urgensi pembangunan JLU.
Disisi lain, menurut Ayi, pengadaan lahan untuk membangun JLU juga memiliki potensi penyalahgunaan. Beberapa poin yang disampaikan kepada DPRD Kota Pasuruan,diantaranya adanya indikasi broker yang bermain yakni membeli tanah milik warga yang terdampak dengan harga murah. “Lalu dijual ke pemerintah dengan angka yang ditetapkan appraisal,” kata Ayi.
Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail M. Hasan mengatakan, dibentuknya pansus justru untuk mengurai permasalahan terkait JLU. Mengingat pembahasan yang dilakukan di komisi selama ini juga tidak banyak berdampak signifikan terhadap keseriusan pemerintah. ”Makanya dibentuklah pansus agar masalah-masalahnya terurai dan bisa terlaksana,” kata Ismail.
Ismail tak sepakat bila JLU dianggap menghambur-hamburkan uang negara. Menurut Ketua DPRD Kota Pasuruan ini, JLU tetap diperlukan untuk membuka kawasan industri di wilayah utara Kota Pasuruan. Apalagi, program itu sudah tertuang dalam RPJMD. Ismail meminta masyarakat memaknai dampak pembangunan JLU dalam jangka panjang. (newsroom)
