Menoro.id – Empat anggota Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Mojokerto Raya mendatangi Polres Mojokerto di Jalan Gajah Mada Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Setelah ijin di pos penjagaan Polres Mojokerto, Ketua PA GMNI Mojokerto Raya, Hafid Deni Rahmadin, bersama anggotanya menuju gedung Satuan Reskrim (Satreskrim) Polres Mojokerto.
Di ruang tunggu Satreskrim, Hafid menjelaskan, bahwa kedatangan PA GMNI Mojokerto Raya mengajukan surat laporan terkait adanya peresmian monumen Garuda Pancasila yang kepalanya menghadap ke depan di Desa Sentonorejo Kecamatan Trowulan. “Lambang negara berdasarkan pasal 46 Undang-undang no. 24 tahun 2019, lambang negara berbentuk Garuda Pancasila kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Maka kami menyatakan, bahwa adanya dugaan tindak pidana berupa merubah lambang negara,” jelas Hafid.
Pada pasal 69, disebutkan hukuman pidana paling lama satu tahun dan denda Rp 100 juta. Dalam laporan ke Polres Mojokerto, PA GMNI Kabupaten Mojokerto menyebut pihak terlapor pertama adalah pondok pesantren Segoro Agung di Desa Sentonorejo Kecamatan Trowulan. Sedangkan pihak terlapor kedua, adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang di nilai lalai saat meresmikan monumen Garuda Pancasila tersebut.
“Yang meresmikan saat itu, ada Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati. Seharusnya Pemkab mengkritik dulu, sebelum mensahkan seperti itu,” jelas Hafid. Monumen Garuda Pancasila diresmikan Bupati Ikfina Fahmawati pada hari Jumat (16/09/2022). Dalam peresmian dihadiri K.H. Chusain Ilyas, pengasuh pondok pesantren Segoro Agung, K.H. Agung Bimo Agus Sunarno, anggota DPR RI, DPRD Jawa Timur dan jajaran pimpinan OPD Kabupaten Mojokerto. (newsroom)
