Menoro.id – Meski dalam kondisi tidak sehat, Susilo Prabowo alias Embun, menjalani persidangan dari rumah dengan selang terpasang dihidung dan tangan dikarenakan sakit gagal ginjal. Embun merupakan Direktur PT Moderna Teknik Perkasa, dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Pria yang dikenal sebagai kontraktor proyek besar di Kabupaten Tulungagung diduga memberi suap kepada eks Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo, sebagai fee dan modal kampanye Pilkada Kabupaten Tulungagung 2018 melalui anggota asosiasi kontraktor Kabupaten Tulungagung, Agung Prayitno.
Selain Susilo prabowo, JPU KPK juga menghadirkan lima saksi yaitu Adriani sebagai pegawai bagian administrasi P.T. Kediri Putra milik tersangka Tigor Prakarsa yang saat ini menghuni ruang tahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani Kota Surabaya. Juga hadir saksi, Evi Purvitasari, eks Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Inspektorat Pembantu II hingga Juni 2022 Kabupaten Tulungagung, Oki Sakti Nugraha Jati, eks Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Pembangungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tulungagung, eks Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Tulungagung tahun 2012 hingga 2019 dan saat ini bergeser di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, Dwi Basuki, anggota asosiasi kontraktor Kabupaten Tukungagung, dan Fransisco Ardi, selaku Direktur di P.T. Kediri Putra yang masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Tigor Prakarsa.
Majelis Hakim dipimpin Hakim Ketua Marper Pandiangan, dan dua Hakim Anggota yaitu Poster Sitorus dan Manambus Pasaribu. Ketika ditanya JPU KPK terkait nama-nama perusahaan selama tahun 2015 hingga 2018, Embun mengaku lupa dan diingatkan oleh jaksa yaitu P.T. Jala Bumi Megah, P.T. Tata Kurnia Abadi, P.T. Moderna Tehnik Perkasa sebagai Komisaris. Embun mengaku mengenal Sutrisno sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, juga kenal Syahri Mulyo sebagai Bupati Tulungagung. Dengan terdakwa Tigor Prakasa, Embun mengenal terdakwa dan juga orangtuanya, Soni Chandra sebagai kontraktor besar asal Kediri. Sebelumnya, Embun juga pernah dipidana terkait gratifikasi kepada Sutrisno eks Kepala PUPR Kabupaten Tulungagung.
“Memberi uang karena diminta pak Tris untuk mendapatkan paket pekerjaan di Kabupaten Tulungagung. Saya dikasih bagian oleh pak Tris, seingat saya pak Soni juga dapat. Asosiasi ya dapat bagian, kalau gak dapat ya ramai pak,” terang Embun kepada JPU KPK. Ditanya tentang kontraktor yang memiliki Asphalt Mixing Plant (AMP), Embun menjelaskan bahwa di Kabupaten Tulungagung tidak ada dan AMP berasal dari luar kota semua termasuk milik saya di Blitar dan pak Soni Chandra di Kediri. “Saya lupa yang membuat dokumen penawaran, staf saya Andriana Yustiningrum yang melengkapi persyaratan tender. Tiga perusahaan saya mengikuti tender dan yang menentukan menang kalah itu pak Tris PUPR. Ada lebih dari 5 perusahaan yang mengikuti tender, semuanya lengkap hanya penawaran bervariasi,” kata Embun sambil batuk-batuk diatas tempat tidurnya.”Besaran fee yang diminta Sutrisno mulai 5 hingga 10 persen dan diserahkan langsung ke pak Tris,” kata Embun terkait besaran persentase fee proyek.
Embun menambahkan, sebelum Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pasti memberi fee kepada pak Tris setelah pekerjaan selesai. “Kalau dapat pekerjaan pasti memberi. Sejak awal ada pembicaraan, pembagian proyek sebelum lelang dan pemberian fee setelah proyek selesai,” tegas Embun. JPU KPK membuka dokumen, bahwa perusahaan milik Embun pernah mengikuti lelang yang dimenangkan perusahaan terdakwa Tigor, karena tidak ada dokumen dukungan dari bank. Dalam fakta persidangan diketahui bahwa, perusahaan milik Embun tidak pernah mendaftar di asosiasi kontraktor di Kabupaten Tulungagung dengan alasan pekerjaannya kecil-kecil. “Milik pak Soni juga perusahaan yang menggarap proyek-proyek besar di Tulungagung,” kata Embun kepada JPU KPK.
Sesuai keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Embun memberikan uang puluhan miliaran rupiah sebagai bagian fee proyek tahun 2016 hingga 2018. Terkait mendapatkan proyek, Embun mengaku belum tahu dan disuruh menawar oleh pak Tris. Ketika penasihat hukum terdakwa mempertanyakan bukti keanggotaan asosiasi kontraktor seperti sertipikit dan kartu anggota, Embun mengatakan tidak ada bukti keanggotaan. “Sepengetahuan bapak, perusahan pak Tigor ini anggota asosiasi atau tidak?,” tanya penasihat hukum. “Mestinya iya sama pak, tapi saya gak tau pak,” jawab Embun.Terkait pembagian proyek, Embun mengaku tidak pernah berkomunikasi langsung dengan terdakwa Tigor Prakasa.
Terdakwa juga mempertanyakan kepada Embun, jadi pak Susilo tidak pernah ada komunikasi dengan saya dan pihak saya sejak 2014 hingga 2018. Embun menjawab iya. Diduga aliran uang gratifikasi Embun kepada eks Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, juga diteruskan kepada eks Bupati Syahri Mulyo untuk maju dalam kontestasi pilkada tahun 2018. Dalam fakta persidangan terkuak bahwa, Susilo Prabowo alias Embun diketahui kontraktor besar asal Blitar dan mengenal orangtua terdakwa Tigor Prakasa, Soni Chandra sebagai kontraktor besar asal Kediri. Kedua kontraktor asal Blitar dan Kediri ini, diketahui mendapatkan proyek-proyek besar khususnya infrastruktur jalan Kabupaten Tulungagung dari Kepala Dinas PUPR melalui anggota asosiasi kontraktor Kabupaten Tulungagung.
Pada bulan Juni 2018, KPK melakukan OTT di Kabupaten Blitar dan Kota Kediri. Tim KPK mengamankan Agung Prayitno didepan rumah Susilo Prabowo setelah mengambil uang Rp 1.000.000.000 dirumah Susilo Prabowo. Uang dalam kardus tersebut, diduga gratifikasi kepada Syahri Mulyo. Pada hari yang sama, Susilo Prabowo mengambil uang tunai Rp 1.500.000.000 dari Maybank diberikan kepada Bambang Purnomo diduga untuk gratifikasi kepada Walikota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar. (newsroom)
