Menoro.id – Menjelang penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) di Desa Modongan, perwakilan PKL bersama massa aksi dari amahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan gapura kantor Bupati Mojokerto. Dalam aksinya, massa aksi menyebut mosi tidak percaya kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto karena lalai dalam bekerja karena pakta intedgritas hanya dianggap formalitas.
Massa aksi tiba di depan gapura Pemkab Mojokerto sekitar pukul 11.30 WIB, membawa berbagai poster bertuliskan Impo Suara 2024, Pakta Integritas Hanya Formalitas, Emang Boleh Janjinya Sebercanda Itu. Massa aksi bergantian orasi dengan pengawalan petugas kepolisian. Dalam orasinya disebutkan bahwa pakta integritas telah dibuat bersama Pemkab Mojokerto bersama PKl dan mahasiswa telah dikhianati oleh Pemkab Mojokerto.
Pemkab Mojokerto dinilai telah mengkianati dan membohongi rakyat serta mahasiswa karena janji Pemkab Mojokerto untuk menyelesaikan masalah PKL Modongan adalah janji belaka. Mahasiswa menganggab bahwa bulan September sebagai bulan hitam karena banyak penindasan oleh aparat terhadap rakyat, banyak upaya dari aparat untuk membungkam mahasiswa dan rakyat. Selanjutnya, amssa aksi berhasil amsuk ke dalam pendopo Pemkab Mojokerto diterima oleh Kaban Kesbangpol, Nugraha Budhi Sulistya, dan Kasatpol PP, Edy Taufiq.
Massa aksi meminta audensi dengan pihak Pemkab Mojokerto terkait rencana penggusuran PKL Modongan yang dilaksankan besok, Selasa (03/102023). Perwakilan PKL Modongan, Samsul Arifin, mengqtakan bahwa PKL Modongan sudah mengakui tanah yang ditempati bukan milik para PKL. “Kita semua mendukung progam normalisasi sungai Modongan. Belum pernah ada pertemuan dari para pihak terkait dengan nasib dari para PKL Modongan pascapenggusuran dilaksanakan.
Sedangkan Sekda Teguh Gunarko menjelaskan, bahwa Pemkab Mojokerto sudah melaksanakan bantuan secara maksimal kepada para PKL Modongan dengan memberikan fasilitas lahan TKD Desa Modongan sebagai tempat relokasi.”Permasalahan relokasi merupakan tanggung-jawab Pemeeintah Provinsi Jawa Timur, bukan wewenang Pemkab Mojokerto. PKL Modongan sampai saat ini tidak pernah mengajukan surat secara resmi untuk menggunakan lahan TKD milik Desa Modongan,” jelas Teguh Gunarko. (newsroom)
