Menoro.id – Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut larangan ekspor minyak goreng dan juga Crude Palm Oil (CPO). Hal itu akan mulai berlaku pada 23 Mei 2022 mendatang. Organiasi petani kelapa sawit Indonesia menyambut baik dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi terkait keputusan untuk mecabut larangan ekspor tersebut.
Apresiasi itu datang dari, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Apkasindo Perjuangan, Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI), Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Jaringan Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia (Japsbi). Ketua Umum Apkasindo, Alpian Arahman mengatakan, kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo, telah mengumumkan secara resmi pencabutan larangan ekspor CPO yang akan berlaku pada tanggal 23 Mei 2022.
“Salah satu kebijakan Presiden mempertimbangkan keberlanjutan nasib 17 juta pekerja sawit. Tentunya turut menormalkan tata niaga sawit Tandan Buah Segar (TBS) petani sawit di seluruh Indonesia,” ujar Alpian. Ketua Umum Apkasindo menambahkan, sempat mengalami masalah baik dari sisi harga yang turun drastis di bawah rata-rata dua ribu rupiah per kilogram dan juga pembatasan pembelian TBS yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di wilayah Sumatera, Kalimantan dan juga Sulawesi.
Sementara itu, Ketua Umum POPSI Pahala Sibuea juga mendukung sikap dari Presiden Joko Widodo yang ingin melakukan pembenahan prosedur dan regulasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). “Karena kami juga melihat di BPDPKS menjadi salah satu kunci untuk perbaikan pada tata kelola sawit di Indonesia. Misalnya ke depan BPDPKS itu harus fokus mendukung kelembagan-kelembagan petani sawit di seluruh Indonesia,” ujar Pahala.
Pahala memaparkan, selama ini BPDPKS banyak dimanfaatkan hanya untuk kepentingan konglomerat biodiesel. Menurut POPSI, hal itu, bisa dilihat dari dana BPDPKS 137,283 Triliun yang dipungut sejak tahun 2015 sampai 2021. “Mayoritas sekitar 80,16 persen dana itu hanya untuk subsidi biodiesel yang dimiliki oleh konglomerat sawit. Sementara petani sawit hanya sebesar 4,8 persen melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR),” ucap Pahala.
Sedangkan, Ketua Umum FORTASBI H. Narno berharap, setelah pencabutan ekspor CPO maka tata kelola sawit yang harus diperhatikan oleh Pemerintah. “Adanya dukungan kepada kelembagaan petani sawit untuk memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit sampai minyak goreng. Dengan memanfaatkan beradaan dana sawit yang di kelola oleh BPDPKS,” tegas H. Narno. (newsroom)
