Menoro.id – KPU Kota Mojokerto menggelar kegiatan sosialisasi regulasi dan penghitungan suara (tungsura) di salah satu hotel di Kota Mojokerto, pada Rabu (20/11/2024). Kegaiatan yang dimulai pukul 14.00 WIB ini, juga terkait mitigasi kerawanan serta potensi perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto.
Dihadiri sekitar 150 peserta, juga dihadiri Suwaji, S.Pd.I., selaku Komisioner Divisi Hukum, Muhammad Oggy Yulian Pratama, S.T., selaku Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Yahya Sachrul Wahyu Iman Asyidiq, S.Pd., Komisoner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM, Ulil Abshor, M.Pd., Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan ,dan Sekretaris KPU Kota Mojokerto Wiratmoko Iman Santoso S.IP. Juga dihadiri perwakilan partai politik di Kota Mojokerto dan jajaran forkopimda, serta tim pemenangan pasangan calon pilkada Kota Mojokerto. PPK, PPS, Panwascam, PKD dan pemantau pemilu juga hadir.
Dalam sambutannya, Oggy mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi kali ini sebagai upaya agar pelaksanaan pilwali Kota Mojokerto agar berjalan sesuai aturan dan tidak ada kendala dalam pelaksanaannya.”Agar dari rekan-rekan yang terlibat dalam kegiatan tidak mengeluh dengan padatnya jadwal yang ada. Semua ini demi terciptanya pemimpin Kota Mojokerto yang bisa membawa kemajuan bagi Kota Mojokerto.,” kata Oggy.
Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Mojokerto, menambahkan agar para KPPS segera men-download DPT online agar bisa update untuk data pemilih tambahan sehingga prosedur bagi pemilih tambahan bisa dipahami dan tidak terjadi kesalahan. “Berkaitan dengan denah pendirian TPS agar disosialisasikan, sehingga tidak ada kesalahan prosedur dari aturan yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama. Tahapan pelaksanaan pemungutan suara sudah sesuai dengan tahapan yang pernah dilaksanakan pada pilpres 2024. Namun bagi petugas PPS yang baru harus memahami teknisnya,” ujar Ulil yang pernah menjabat Komisioner Bawaslu Kota Mojokerto pada pilwali Kota Mojokerto 2018 ini.
Perwakilan dari Kejaksaan Kota Mojokerto (Kejari) Kota Mojokerto, Agung selaku Kasubsi Intel, menekankan terkait langkah dan mitigasi menghadapi pemilu 2024. “Tantangan dalam pelaksanaan pilkada 2024, antara lain masalah DPT, masalah SARA, masalah logistik pemilu, hasil quick count dan hasil penghitungan suara. Kerawanan yng mungkin terjadi dalam pilkada serentak antara lain netralitas ASN dan penyelenggara, money politic, kampenya hitam serta politik identitas,” ungkap Agung. Kejari Kota Mojokerto menegaskan, bahwa peran dari kejaksaan dalampPilkada serentak 2024 yaitu sebagai penuntut umum dan eksekusi tindak pidana pemilu.
Ilham selaku Komisioner Bawaslu Kota Mojokerto menekankan terkait identifikasi TPS rawan pada pilkada 2024. Komisioner Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas ini mengingatkan pentingnya pemetaan zona TPS rawan. Bawaslu Kota Mojokerto menggunakan 4 variabel dan 14 indikator, yang saat ini terdapat satu TPS masuk dalam kategori kerawanan logistik karena pada pilpres 2024 pernah terdampak bencana alam sehingga timbul kerusakan. “Kerawanan yang mungkin ditimbulkan oleh penyelenggara selama di TPS, diantaranya KPPS belum memberitahukan pemungutan suara H-3, KPPS tidak memberikan surat pemberitahuan pemungutan suara, KPPS tidak mengembalikan surat pemberitahuan pemungutan suara, KPPS tidak memberikan akses kepada petugasTPS, dan KPPS tidak menanda-tangani surat suara yang sudah dibuka,” ungkap Ilham. Bawaslu Kota Mojokerto mengingatkan, bahwa selama pelaksanaan pencoblosan tidak diperbolehkan menggunakan atribut. “Baik saksi maupun pemilih, dan harus menggunakan baju non atribut,” tegas Ilham. (newroom)
